Berita:Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021, Bupati Bacakan Sambutan Kapolri

Siaran Pers

Bupati Fahmi Fadli saat menyematkan pita operasi ketupat 2021 kepada perwakilan TNi/Polri, Satpol PP, Dishub dan BPBD. (foto Harmin)

TANA PASER- Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Rabu (5/5) pimpin  Apel Gelar Pasukan    Operasi Ketupat Tahun 2021 di halaman Kantor Bupati, Rabu (5/5).

Apel Gabungan yang melibatkan semua unsur baik TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan BPBD di Pemkab Paser dalam rangka pengamanan hari Raya Idul Fitri 1442 H diawali pemeriksaan pasukan dan penyematan pita operasi Ketupat 2021.

Hadir Wakil Bupati Paser Sarifah Masitah Assegaf, unsur Forkopimda dan jajaran Pejabat Pemkab Paser serta perwira TNI/Polri.

Bupati Fahmi Fadli saat membacakan amanat Kapolri mengatakan, menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktifitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 H dan ini  merupakan tahun kedua Pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi Covid-19. 

Menurutnya , Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020/1441 H. Meskipun begitu, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit untuk ditahan.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan katanya, apabila Pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun setelah diumumkannya larangan mudik, masih terdapat 7% atau 17,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik. 

Oleh karena itu, kegiatan Operasi Ketupat-2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi “Salus Populi Suprema Lex Esto”. (humas)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1382 detik dengan memori 0.95MB.