Berita:Pemkab Seriusi Penyelesaian Batas Desa

Siaran Pers

TANA PASER- Penetapan batas desa di kecamatan sangat penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum wilayah secara administrasi. Untuk itu Bagian Pemerintahaan dan Humas Setda Paser mengundang jajaran Camat dan instansi terkait untuk hadir dalam rapat koordinasi percepatan  penyelesaian batas antar desa antar kecamatan dan batas antar desa dalam satu kecamatan, Selasa (5/9).
            Rakor penyelesaian batas yang dipimpin Asisten Umum Setda Paser Arief Rahman di ruang Rapat Telake Kantor Bupati Paser, selain dihadiri sejumlah Camat, juga turun hadir Sekda Paser AS Fathur Rahman, Kepala Seksi Pengembangan Desa dan Organisasi Pemerintahan Desa DPMD Ali Hamzah Kepala UPTD Data Perencanaan dan Geopasial Nanuk Bramanto serta Kepala Subbidang Pemerintahan Bappeda Budi Sumarsono.
            Tak selesainnya persoalan batas desa selama ini, Sekda AS Fathur Rahman  beranggapan, selain terkait manajemen, juga menyangkut belum adanya Peraturan Bupati menyangkut batas desa yang diterbitkan selama ini, tak heran persolaan  batas desa cukup lama dan belum ada penyelesaiannya.
            “Karena itulah kedepannya, ada tahapan-tahapan yang jelas dan perlu ada pengawalan manajemen Dinas PMD bersama Bagian Pemerintahaan dan Humas melalui Sub Bagian Penataan dan Batas Daerah. Harus ada target penyelesaian  dan akhir 2017  dan  perlu diinventarisir sehingga dapat dilihat permasalahanannya,” tegas Sekda.
            Karena itu Fathur Rahman  berharap pada tahun 2018 sudah ada tahapan penyelesaian dengan diawali penyelesaian batas paling muda. “Untuk memulainnya, desa  bisa memberikan informasi batas masing-masing  meskipun hanya kesepakatan tradisional sehingga progres bisa dilihat.            

             “Berdasarkan pengalaman selama ini, kesulitan dalam proses perundingan yaitu ketika tim ikut dalam perundingan tidak memahami permasalahan. Karena itu perlu adanya ketegasan tentang batas misalnnya setelah beberapa kali difasilitasi tak juga menemui titik temu, maka Bupati dapat langsung menerbitkan peraturan Bupati dengan kaidah yang dalam Permendagri, dan untuk aplikasi tentang batas ini sudah di pakai Pemkab Kubar,” sebut Sekda.
            Rakor yang berlangsung alot  yang dihadiri juga Kabag Pemerintahaan dan Humas HM Tauhid serta Kasubag Penataan dan Batas Desa Finadar Astaman, menghasilkan kesimpulan yaitu akan dilanjutkan rapat tim kecil dari unsur intansi terkait untuk menyusun recana  dengan dukungan alokas anggaran  perubahan dan anggaran 2018 dalam penyelesaian tata batas tersebut. (hum-har)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1361 detik dengan memori 0.95MB.