TANA PASER- Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di 10 kecamatan oleh Bupati Paser H Yusriansyah
Syarkawi bersama Wabup HM Mardikansyah dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab
Paser, Rabu (7/2) giliran Kecamatan Tanjung Harapan.
Musrenbang tahun 2017 di
kecamatan yang kaya potensi hasil
perikanan yang dipimpin Camat Noor Asikin ini, digelar di Desa Lori lebih didominasi kehadiran
para pimpinan SKPD, kepala Kantor dan
Badan serta Kabag di lingkungan Pemkab
Paser.
Hal itu terlihat
dari peserta Musrenbang yang digelar di aula Desa Lori itu, lebih banyak jajaran dinas, kantor, badan serta bagian.
Sementara, jajaran Kecamatan Tanjung
Harapan, hanya dihadiri 7 orang kepala
desa dan unsur pemerintahaan desa
seperti ketua BPD dan ketua LPM serta beberapa tokoh masyarakat setempat.
Musrenbang yang
juga dihadiri Kepala Bank Kaltim Cabang Tana Paser, Kapolsek Tanjung Harapan dan dipimpin Kepala
Bappeda IG Putu Suantara, berdasarkan
hasil Musrenbang tingkat desa yang diusulakan ke kecamatan tahun anggaran 2018, langsung masuk sesi tanggapan oleh istansi
terkait berdasarkan draf usulan yang disampaikan masing-masing desa.
Dari usulan 7
desa, yakni desa Tanjung Aru, Selengot,
Labungkallo, Lori, Keladen, Random dan desa Senipah, dari 122
usulan lebih didominasi sektor
perikanan, seperti permohonan perahu tangkap ikan lengkap dengan mesin, pengadaan
tangkap ikan dan udang, rehab tambak dan
pembangunan tempat pengeringan
ikan. Sisanya adalah pembangunan jalan
desa dan pemeliharaan jalan Lori serta Tanjung Harapan, sarana kesehatan
seperti rehab pusban dan pengadaan mobil ambulan.
Selain itu, juga
ada usulan pembangunan rumah layak huni,
lampu jalan PLTS dan usulan pengadaan
tandon, fasilitas pendidikan seperti rehab gedung sekolah, pembangunan rumah
dinas guru dan penempatan guru sekolah. Yang menarik, seperti desa Selengot, Keladen dan
Senipah, mengusukan bibit kelapa sawit dan hewan ternak sapi.
Menanggapi
usulan setelah mendapat tanggapan Kepala
Dinas, baik Bupati Yusriansyah Syarkawi
maupun Wabup Mardikansyah menjelaskan, jika saat ini kondisi keuangan daerah
mengalami penurunan akibat berkurangnya bagi hasil yang di antaranya berpengaruh terhadap alokasi pembangunan.
Karena itu diharapkan, Kepala Desa untuk lebih proaktif konsultasi ke SKPD.
“Hanya usulan
yang prioritas tertinggi yang bisa kita
realisasikan 2018 nanti. Kalau memang anggaran kita bertambah, tapi kalau masih
anggaran daerah kita tetap Rp1,4 triliun , maka hanya usulan prioritas tinggi.
Selain itu perlu pro aktif kita untuk mendapatkan sumber anggaran baik dari APBD Provinsi
maupun APBN,” tegas Bupati. (har-)
Banner
