TANA PASER- Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi berpesan kepada Kepala Inspektur Inspektorat yang baru dilantik, agar memperhatikan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP terutama pada beberapa hal.
Hal-hal yang dipesatkan Bupati yakni menyangkut pengawasan Dana Desa dari APBD Provinsi Kalimantan Timur yang tahun ini sudah memasuki tahun kelima, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Kabupaten Paser yang masih kategori "C" dengan perlu upaya yang sinergis dengan seluruh Perangkat Daerah agar bisa meningkat jadi "B".
Selanjuntya adalah menjaga dan meningkatkan kerja sama yang sudah baik dengan aparat penegak hukum dan perlunya peran Inspektorat terhadap laporan tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Selain itu ada tugas baru mulai tahun ini, yaitu Inspektorat wajib melakukan verifikasi terhadap Dana Alokasi Khusus atau DAK. Verifikasi ini adalah salah satu syarat dalam pencairan DAK,” kata Bupati usai melantik dan mengambil sumpah Dharni Haryati sebagai Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser bersama 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Paser, Senin (4/2).
Selanjutnya pesan Yusriansyah, bersama BPKAD agar Inspektorat berupaya dan mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan lebih responsif terhadap laporan pengaduan masyarakat terlebih yang menyangkut masalah korupsi.
“Pada kesempatan ini pula saya sampaikan ucapan selamat kepada Inspektorat yang telah mencapai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP ke level tiga. SPIP merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP,” tandasnya.
Bupati Yusriansyah juga berharap agar Inspektorat Kabupaten Paser dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan, serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. (har-/humas)
Banner
