Berita: “Berfikir Keras Mencari Dukungan Anggaran Pusat”

Siaran Pers


Tahun pertama pemerintahan Bupati Paser dr Fahmi Fadli & Wabup Sarifah Masitah Assegaf, banyak sebetulnya yang ingin dilakukan. Salah satunya konsen sektor infrastruktur. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam hal ini Bupati dr Fahmi Fadli menyadari benar untuk membangun wilayah Paser yang meliputi 10 kecamatan dan 139 Desa tak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran APBD Kabupaten. 

Untuk itu Pemkab Paser harus berfikir keras mencari dukungan anggaran khususnya dana APBN yang masih mengendap Pusat, agar Kabupaten paling selatan di wilayah Kaltim ini mampu menjadi Kabupaten Maju, Adil dan Sejahtera.

Seperti diketahui, kondisi APBD Paser pada 2021 berkisar diangka 1,7 Triliun rupiah  tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan. 

Apalagi bagi sebuah Kabupaten yang akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara bila terwujud menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

Untuk dapat meraih kue APBN tersebut, selama ini Bupati Fahmi bolak balik ke pusat baik kekemterian terkait, DPR RI hingga lembaga -lembaga yang membidangi untuk melakukan koordinasi dan loby-loby dalam rangka meraih dana APBN Pusat. 

Deretan kementerian dan terbaru Bupati yang pernah menjadi anggota DPRD Paser dua periode ini, Rabu (16/06/2021) menemui Wakil Ketua DPR RI Achmad Gobel dan Lembaga Kemitraan Pembangunan Nasional Pusat.

Sesuai i visi -misi dengan tiga program strategis pada tahun anggaran 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Paser yakni peningkatan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan ekonomi daerah, dimana untuk merealisasikannya sangat membutuhkan dukungan dana APBN Pusat. 

 Isu strategis yang saat ini sangat perlu mendapat dukungan anggaran adalah dibidang Infrastruktur penghubung jalan dan jembatan antar  desa. 

Karena sebagian  besar jalan di Paser  masih dalam bentuk Base atau tanah dan sebagian besar dalam keadaan rusak berat.

Untuk itu dihadapan jajaran Kementerian diantaranya Menteri Desa, DPR RI, lembaga LKPN dan termasuk Gubernur Kaltim, Bupati Fahmi berharap dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Paser dengan memasukan sebagai objek kegiatan strategis.   

Lanjut Bupati pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut dapat menggunakan dana alokasi umum (DAU) maupun alokasi dana khusus (DAK) Kemendes. Apalagi saat ini tekanan ekonomi yang dirasakan daerah sangat kuat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sebagai kabupaten yang menjadi jalur lintas provinsi wilayah selatan dan kabupaten terdekat penyangga IKN, menurut Fahmi sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat. 

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian, DPR RI dan LKPN untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Paser,” harap Bupati.(penulis-Harmin/staf Forkopim)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1176 detik dengan memori 0.95MB.