Berita:Pemkab Evaluasi Pemberdayaan KAT Tahun 2018

Siaran Pers

Bupati Berharap Ada Langkah Strategis


TANA PASER- Untuk mensinergikan, mengoptimalkan dan membangun kesepakatan serta komitmen daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)  agar sesuai dengan arah kebijakannya, Pemkab Paser melalui Dinas Sosial Paser menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).

          Rakor  kelompok kerja (Pokja) pemberdayaan KAT tahun 2018  dengan tema “Pemberdayaan KAT Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan”  digelar di Pendopo, Selasa (15/5) menghadirkan nara sumber Direktur KAT Kementerian Sosial RI,   dibuka Asisten Kesra Setda Paser H Asmuni Samad atas nama Bupati Paser.

          Bupati Paser dalam sambutan tertulisnya  berharap dari Rakor ini ada sebuah langkah strategis untuk melakukan identifikasi potensi masalah dan solusi dalam  percepatan realisasi kegiatan dan anggaran untuk peningkatan updating data dan informasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Paser supaya berdaya secara ekonomi dan berpengetahuan  yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan sebagaimana visi Kabupaten Paser yang maju mandiri sejahtera dan berkeadilan.

          Selain itu menurut Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Kesra, pemerintah daerah telah mengalokasikan dan sebesar Rp 574 juta untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Paser dan berharap kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial  untuk mengalokasikan anggaran dan rumah yang layak untuk masyarakat adat terpencil.

“Pemkab Paser menyambut baik pelaksanaan rapat pokja KAT ini. Apalagi penanganan KAT selama ini telah menjadi komitmen pemkab. Saya berharap implementasi KAT di daerah diporgramkan untuk jangka panjang sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan," pesannya.

Kadis Sosial Paser Hairul Saleh menjelaskan, melalui rakor  berbagai pemangku kepentingan di daerah mampu menyamakan persepsi dalam memaksimalkan pemberdayaan adat terpencil. 

"Kompleksitas permasalahan KAT menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Harus diatasi secara komprehensif, terencana, terarah, terukur, terpadu, sinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan," tandasnya. (har-/humas)

 

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1624 detik dengan memori 1.04MB.