TANA PASER – Bupati Paser Drs H Yusriansyah Syarkawi MSi mendapat penghargaan Kawastara Pawitra tahun 2016 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP. Anugerah tersebut diberikan atas integritasnya sebagai kepala daerah dalam peran serta dan kinerjanya pada program penyiapan calon kepala sekolah (PPCKS). Pemkab Paser dinilai telah mengimplementasikan Permendiknas No 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah secara swadaya dan berkelanjutan.
“Melalui anugerah Kawastara Pawitra, pemerintah pusat mengharapkan kesadaran kepala daerah akan pentingnya kualitas kepala sekolah. Karena kepala sekolah memegang peran strategis dalam pendidikan. Hal itu juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemkab Paser berkomitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme kepala sekolah,” ungkap Asisten Asisten Kesejahteraan Rakyat Setkab Paser Ir H Asmuni Samad MSi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Drs H Shafrudin MAP yang mewakili Bupati Paser pada penerimaan anugerah yang dilaksanakan di Hotel Novotel Surakarta (Solo) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (15/10).
Muhadjir Effendy pun menegaskan bahwa Kawastara Pawitra yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kemendikbud, merupakan salah satu upaya pembangunan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan manajerial.
“Mindset sudah harus berubah. Kepala sekolah bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai manajer sekolah, yang harus memiliki visi untuk mengembangkan dan memajukan sekolah, namun tetap berintegritas. Dan untuk itu kepala sekolah harus bisa berpikir out of the box. Era ke depan yang semakin dipenuhi ketidakpastian menuntut profesionalitas para kepala sekolah. Saya ingin kepala sekolah menjadi manajer sekolah dan bukan lagi sebagai guru. Karena itu LPPKS memiliki tugas berat untuk membentuknya menjadi insan profesional,” kata Menteri.
Pada kesempatan itu, Ia menyatakan akan merombak total sistem pendidikan di Indonesia dengan pendidikan berbasis karakter. Menurutnya kondisi dunia pendidikan saat ini sedang berada pada masa yang tidak menentu. Karenanya perlu solusi yang komprehensif agar masyarakat mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan terjangkau.
“Saya minta kepada seluruh elemen yang terlibat agar menyiapkan diri dengan rencana perombakan tersebut. Apa yang saya lakukan ini sebagai bentuk mengejawantahkan visi misi Presiden,” tegasnya.
Perombakan mendasar akan dilakukan pada tingkat SD. Muhadjir menyebut akan mengurangi jumlah mata pelajaran bagi siswa SD. Pihak sekolah pun tidak diperkenankan memberikan pekerjaan rumah (PR). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar siswa lebih banyak waktu bersosialisasi.
Selain perombakan terhadap kurikulum pembelajaran, Mendikbud juga akan mengubah sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya meliputi kepala sekolah, guru dan komite sekolah.
Kepala sekolah nantinya akan diposisikan sebagai manager yang tidak memiliki tugas tambahan sebagai guru pengajar. Ia memiliki kewajiban untuk mengatur sekaligus mengawasi kinerja seluruh kegiatan di sekolah. Selain itu kepala sekolah juga diperkenankan untuk menarik sumbangan dari orangtua siswa yang mampu.
“Kalau hanya mengandalkan dana BOS saya yakin tidak cukup. Maka perlu memakai skema partisipasi masyarakat secara langsung. Yang kaya menyumbang lebih banyak. Yang tidak mampu tidak hanya gratis, tetapi juga diberi pendampingan. Saat ini kepala sekolah masih memiliki beban mengajar. Padahal dia kadang harus rapat keluar, ngurus ini itu. Kalau ditinggal seperti itu maka murid yang dirugikan. Untuk itu, kepala sekolah diwacanakan tidak mendapatkan tugas mengajar,” tandasnya. (hms)
Banner
