TANA PASER- Tema dalam RKPD tahun 2023 adalah Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian Untuk Menggerakan Ekonomi Masyarakat.
Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut menurut Bupati Paser dr Fahmi Fadli, ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bersumber pada permasalahan yang ada di Kabupaten Paser.
Hal ini ditegaskan Bupati Fahmi saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Senin (31/01/2022).
Sedangkan terkait issue-Issue darrah, orang nomor satu di jajaran Pemkab Paser menyebutkan, dengan permasalahan prioritas nomor 1, yaitu Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
“Dimana pembangunan pertanian dalam arti luas dilakukan setidaknya untuk mencapai 2 hal, yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja disektor pertanian, selanjutnya ketahanan pangan dilihat dari ketersediaan pangan,” kata Bupati.
Untuk menggambarkan ketersediaan pangan pada tahun 2021 di Kabupaten Paser sebut Bupati, berdasarkan data terdapat 35 desa rentan rawan pangan terdapat 4 desa kategori sangat rentan pangan yaitu Desa Keladen, Labuangkallo, Senipah dan Kepala Telake.
Selanjutnya sebut Fahmi, terdapat 18 desa kategori rentan pangan yaitu desa Rantau Buta, Rantau Layung, Muara Andeh, Pengguren Jaya, Tanjung Aru, Selengot, Lori, Random, Sungai Langir, Harapan Baru, Muara Adang, Krayan Sentosa, Lusan, Swan Slutung, Sekuan Makmur, Muara Toyu, Perkuwen Dan Muara Lambakan.
“Selanjutnya terdapat 13 desa Kategori agak rentan Pangan yaitu Desa Suweto, Biu, Lomu, Segendang, Riwang, Bai Jaya, Sunge Batu, Prepat, Olung, Muara adang II dan Pinang Jatus,” sebut Bupati.
Maka bagi desa yang namanya saya sebutkan tadi, Fahmi minta agar para Camat menggiring Dokumen Perencanaan Desa dan Kabupaten, agar diarahkan dan digiring untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibantu Perangkat Daerah terkait.
Selanjutnya Issue dan permasalahan Prioritas nomor 2 lanjut Bupati, yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui pemerintahan partisipatif.
“Prioritas ini dipilih karena pelayanan publik akan mempengaruhi citra dan cara pandang dari masyarakat kepada pemerintah, cara pandang masyarakat terhadap pelayan publik tercermin pada indeks kepuasan masyarakat,” tandas Fahmi.
Oleh sebab itu bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk mewujudkan hal tersebut saya akan konsen memperhatikan dan mengawasi pelayanan publik yang tercermin melalui indeks kepuasan masyarakat. Disamping itu, untuk memperbaiki layanan publik tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi agar keluhan dari masyarakat memiliki wadah penyalurannya,” sebutnya.
Untuk itu tambah Bupati, dukungan berupa teknologi informasi perlu dikembangkan agar smart governance sebagai salah satu unsur smart city segera terwujud di Kabupaten Paser.
Sementara, Issue dan permasalahan Prioritas nomor 3, yaitu Peningkatan Layanan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas lingkungan hidup, Bupati Fahmi menjelaskan, prioritas ini dipilih karena masalah infrastruktur adalah permasalahan yang mendasar yang perlu dituntaskan untuk mensejahterakan masyarakat, seperti perumahan dan permukiman, penyedian air baku untuk air bersih, jaringan perpipaan serta pengentasan pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas antar wilayah.
“Sedangakan Issue dan permasalahan prioritas nomor 4 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial. Akar permasalah prioritas ini adalah kecenderungan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser yang lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi, yang artinya saat ini kualitas pembangunan sumber daya manusia masih kurang dan kinerja peningkatannya melambat,” jelasnya.
“Sementara kita mengetahui 3 komponen pembentuk IPM yakni Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan dan daya beli masyarakat perlu diintervensi oleh pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat Pendidikan dan Kesehatan serta daya beli masyarakat,” tambah Fahmi.
Karena itu diharapkan Bupati Fahmi, dalam rangka mempertajam arah pembangunan Kabupaten Paser tahun 2023 mendatang, maka saran dan masukan dari peserta melalui forum ini sangatlah diharapkan, agar masing-masing pemangku kepentingan dapat merasakan dan terlibat langsung dalam proses pembangunan.
“Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergi, integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki, dengan demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi acuan rencana kerja perangkat daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud,” tegasnya.
Selain itu Bupati Fahmi berharap pelaksanaan forum konsultasi publik yang dilakukan secara hybrid ini tidak mengurangi esensi peran publik dalam mendiskusikan berbagai hal yang sangat penting untuk perencanaan kedepan yang lebih baik. Dengan waktu 3 – 4 jam tidaklah cukup untuk menampung seluruh aspirasi, dan kami akan tetap membuka kesempatan kepada siapapun agar tetap dapat menyampaikan aspirasinya setelah acara ini secara tertulis. (humas)
Banner
