SAMARINDA - Sekretaris Daerah Kabupaten Paser,Drs.Katsul Wijaya.,M.Si menghadiri kegiatan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terkait Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ( TLRHP ) BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2025 serta Sosialisasi Pencegahan Korupsi Acara tersebut berlangsung di Audotorium Nusantara,Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (23/06/2025), yang dibuka oleh Kepala Bidang Pemeriksaan 2 BPK RI Perwakilan Prov.Kaltim,Ruslan Efendi.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekda Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur,Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten / Kota Se Kalimantan Timur serta beberapa OPD yang terkait se Kalimantan Timur di mana kegiatan TLRHP BPK dan Ganti Kerugian Daerah semester I tahun 2025 ini diagendakan dari tanggal 23 s.d 26 juni 2025.
Dalam sambutan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang di wakili Kabid Pemeriksaan 2, menyampaikan BPK Kaltim melakukan pemantauan setiap semester atas tindak lanjut rekomendasi LHP yang telah dilakukan pemantauan TLRHP sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.
Untuk mendorong percepatan penyelesaiannya tindak lanjut rekomendasi sangat penting dan mendorong pengelola keuangan daerah yang transparan serta perbaikan kualitas pelayanan publik dalam kehidupan bernegara, Kalimantan Timur secara aktif telah melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dengan rata-rata tingkat penyelesaian sebesar 89, 59%.
" Kami berharap agar nilai-nilai BPK dengan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat secara berkelanjutan selalu berupaya mewujudkan demokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang Prima untuk memperkuat pembangunan zona integritas dan mempertahankan pendidikan", jelasnya.
Sementara itu Sekda Katsul yang dIdampingi Inspektur Inspektorat, Hj.Dharni Haryati,SE.,M.AP menyampaikan begitu pentingnya sinergi BPK dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun Anggaran Pendapatan Daerah ( APBD ) yang lebih terukur.
"Kabupaten Paser status Pemantauan TLRHP semester II Tahun 2024 di 92.19 %,kedepan semoga penyelesaian tindakan rekomendasi semester I Tahun 2025 nanti bisa lebih meningkat lagi ", kata Sekda Katsul Wijaya.
Di akhir acara pembukaan,agar tidak tegang para peserta yang hadir di ajak melakukan senam anti korupsi dan di lanjutkan dengan penyuluhan anti korupsi.( Prokopim )
Banner
