Samarinda - Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus penanganan reformasi birokrasi pemerintah. Guna mencapai tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
Mengangkat tema "Sinergitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dalam Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur", kegiatan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan yang bersifat aktual dan strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan terutama di wilayah Kalimantan Timur.
Kegiatan yang digelar di ballroom Crystal Hotel Mercure Samarinda (5/6/2023) ini diikuti Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota se Kalimantan Timur.
Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak langsung kepada masyarakat dan hal itu sesuai dengan penjabaran arahan Presiden Jokowi yang salah satunya menegaskan tentang penting peran birokrasi dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk mempertajam komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam implementasinya, kegiatan ini menghadirkan Prof. Eko Prasojo Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Kamruddin AK M.Sc selaku narasumber.
Mewakili Gubernur Sekdaprov Kaltim mengungkapkan bahwa dipilihnya pengentasan kemiskinan menjadi fokus kerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kaltim karena walaupun angka kemiskinan di Kaltim dibawah angka nasional namun data menunjukkan ada peningkatan angka kemiskinan tingkat perdesaan dan perkotaan meningkat.
Jadi tambah Sri Wahyuni bagaimana pengentasan kemiskinan dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya pemerintah daerah namun juga menggandeng para mitra pembangunan untuk turut berperan dalam program pengentasan kemiskinan.
Menurut Sekda Katsul Wijaya yang turut hadir menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dan bernilai strategis agar kedepan Kabupaten Paser bisa mengambil langkah yang tepat serta merealisasikan program kegiatan yang lebih mengutamakan pengentasan kemiskinan.
"Jadi, kita akan terus memperbaiki sebagaimana arahan Bu Sekda Provinsi Kaltim baik itu kualitas, kuantitas maupun mekanisme pelaksanan program pengentasan kemiskinan khususnya di Paser agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepan", ungkapnya. (Prokopim)