TANA PASER – Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi menghadiri acara soft launching Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (2/11). Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Bagian Organisasi Setda Paser Irwan Suryani dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paser Sudirman.
Dalam kegiatan tersebut dikenalkan aplikasi Sistem Manajemen Kas atau Cash Management System (CMS)/SP2D online yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim / Bankaltim). Adapun pengembangan aplikasi SP2D online ini dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kas daerah yang lebih baik, guna menekan penyalahgunaan keuangan daerah di provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara.
Di sela kegiatan, Yusriansyah mengatakan dirinya menyambut baik dengan dilakukannya soft launching implementasi SP2D Online ini yang diharapkannya dapat meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam mencapai sistem pengelolaaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.
“Mengingat banyaknya manfaat dari implementasi SP2D online ini, saya harap bisa segera diimplementasikan di Paser agar transaksi keuangan daerah dapat lebih transparan,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPKP Perwakilan Kaltim, Adil Hamonangan mengatakan SP2D online sebagai salah satu layanan transaksi non tunai akan diterapkan pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kaltim dan Kaltara.
“SP2D online ini akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencairan dana pada rekening giro kas daerah kepada rekanan” jelas Adil.
SP2D online tersebut tambahnya akan terkoneksi langsung dengan aplikasi SIMDA keuangan yang dibangun oleh BPKP untuk pengelolaan keuangan daerah. Fungsinya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pencairan yang tadinya dilakukan secara manual dengan banyak tahapan menjadi dikurangi dengan menggunakan pendekatan Teknologi Informasi (TI).
Jika sebelumnya bendahara umum daerah membawa dokumen SP2D datang ke Bankaltim untuk melakukan transaksi keuangan, dan selanjutnya dilakukan verifikasi sebelum pencairan, maka dengan SP2D online segala dokumen dikirimkan melalui jaringan internet.
Manfaat lain dari SP2D online yakni mengurangi resiko pengembalian berkas SP2D karena adanya kesalahan nomor rekening. Kondisi keuangan daerah juga dapat dipantau secara realtime, termasuk monitoring terhadap pengeluaran rekening kas daerah dapat dilakukan secara online. Selain itu rekanan atau mitra pemerintah daerah akan menerima notifikasi langsung dari Bankaltim jika pencairan dana telah dilakukan.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) implementasi SP2D online pada pemerintah daerah di wilayah Kaltim Kaltara oleh para Bupati/Walikota atau yang mewakili dan disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Republik Indonesia Dr. Nurdin, Ak., MBA, CFrA., QIA. (humas-anc)
Banner
