TANA
PASER- Dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dalam beberapa pekan ini makin parah dan mengakibatkan bencana kabut
asap di wilayah Kabupaten Paser, menjadi
perhatian serius Wakil Bupati Paser.
Hal itu dengan digelarnya rapat terbatas
upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Paser yang langsung
dipimpin Wabup H Kaharuddin di ruang kerja Bupati Paser, Jumat (20/9) pagi.
Rapat terbatas atau hanya interen
jajaran Pemkab yang digelar secara tiba-tiba oleh Wabup ini,
dihadiri Sekda Paser Katsul Wijaya, Asisten Umum Setda Paser Arif Rahman,
Kepala Satpol PP Heriansyah Indris, Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah
(BPBD) Paser Edwar Efendi serta unsur PMK, BPKAD dan Bappeda.
Yang menarik, selain membahas
perkembangan penanganan kebakaran hutan
dan lahan yang diharapkan Wabup dilakukan secara terpadu dengan unsur-unsur
terkait, juga dibahas terkait terbatasnya anggaran bahan bakar minyak dan kerusakan alat pemadaman baik milik PMK maupun BPBD .
Setelah mendengarkan laporan baik Sekda, Asisten Umum, Kepala Satpol PP dan BPBD,
Wabup Kaharuddin meminta anggaran tanggap
darurat dapat dimanfaatkan untuk
penanganan karhutla dan termasuk pembelian selang yang harus dilakukan
karena dilaporkan hampir semua mengalami
ke bocoran.
Sedangkan untuk jangka panjang pada anggaran tahun
2020, Kaharuddin meminta untuk melakukan koordinasi, sehingga alokasikan
penganggaran dalam APBD 2020 untuk
kegiatan pencegahan dan pengendalian bencana diantarnya kebakaran dapat lebih maksimal.
Terkait penangannya, Wabup ditemui mengaku
saat ini pihak BPBD, Satpol PP, Polres, Kodim dan Manggala Akni sudah maksimal.
Karena itu, meminta kepada masyarakat agar bisa membantu mengawasi lahan –lahan
yang berpotensi terbakar.
"BPBD bersama Satpol PP dan unsur
lainnya seperti Polres, Kodim dan
Manggala Akni serta pihak lain yang terlibat sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya
untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” sebut Wabup.
Selanjutnya Wabup juga meminta jajarannya agar penanganan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Paser harus melibatkan seluruh
stake holder, seperti badan usaha/pihak
perusahaan, dan masyarakat atau unsur
masyarakat.
“Karena upaya pengendalian karhutla
tidak akan berhasil secara efektif dan optimal tanpa peran serta dan komitmen
yang kuat dari semua pihak,” pungkasnya. (har-/humas)