TANA PASER – Politeknik Negeri Paser (Polser) akan segera mandiri dalam arti mempunyai gedung sendiri yang representatif, punya sumber daya memenuhi kualifikasi dan kompetensi baik tenaga dosen maupun administrasi. Asisten Umum Arif Rahman saat memimpin rapat percepatan kemandirian Polser Kamis (27/7) memastikan hal tersebut.
Disebutkan, setelah beberapa tahun berdiri dan berstatus Pendidikan Di luar Domisili (PDD) di bawah Politeknik Negeri Samarinda, kini sudah waktunya Polser melepaskan diri dan melanjutkan perjalanan akademik sendiri dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
Untuk mencapai kemandirian ini ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi, dan Polser menetapkan target sampai 2019. Terkait status lahan, ketua PDD Suparno mengatakan bahwa harus tersedia lahan seluas minimal 10 hektare. Lahan yang telah dipersiapkan sejak 2013 di km 12 Desa Janju seluas 9.5 hektare.
Meski dokumen tanah sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat tahun 2015, sampai saat ini tanah masih atas nama pemilik lama. Oleh karena itu Arif Rahman memberikan instruksi agar segera disertifikatkan melalui Bidang Aset BPKAD.
Adapun ketersediaan tenaga pengajar, dari tiga Program Studi (Prodi) masing-masing memerlukan setidaknya enam tenaga S-2 dengan pendidikan yang linier, yaitu Prodi Teknik Kimia, Alat Berat dan Otomotif. Saat ini Polser sudah memiliki beberapa dosen dan ada juga yang masih dalam pendidikan. Polser juga membuka lowongan jika seandainya ada masyarakat dengan kualifikasi yang dibutuhkan, langsung datang ke Polser.
Sejak menerima mahasiswa tahun 2014 lalu, dan masih bernama Akademi Komunitas, perguruan tinggi ini telah menempati beberapa lokasi untuk kegiatan perkuliahan. Di antaranya, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3, dan terakhir eks Kantor Bappeda Paser.
Hadir dalam rapat ini, selain pihak Polnes dan Polser, sejumlah pimpinan instansi terkait. Di antaranya Kadisnaker Sancoyo, Sekretaris Bappeda Muksin, Kabag Bina Kesra I Nonding beserta jajaran, dan Kabid Pendidikan Dasar Yunus Syam. Selanjutnya ada juga perwakilan dari BPKAD, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan KPPK, serta Bagian Pemerintahan dan Humas. (aks)
Bagikan ke :
Banner
