TANA PASER - Sekretaris Daerah (Sekda) Paser AS Fathur Rahman menegaskan, reformasi birokrasi adalah sesuatu yang penting, dan birokrasi ibarat perahu atau kapal maupun angkutan yang diminta untuk memikul atau membawa misi yang begitu besar, begitu hebat dan begitu mulia.
“Apa bila misi birokrasi ini kita bawa, akan menggubah keadaan jauh lebih baik yang menjadi negara ini atau daerah ini jauh lebih maju,” kata Sekda Fathur Rahman saat membuka pemaparan dokumen road map reformasi demokrasi Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2017-2021.
Presentasi road map reformasi birokrasi yang digelar di Pendopo, Senin (13/11) diikuti jajaran Asisten, para kepala dinas, badan, kantor, kabag dan jajaran Camat, menghadirkan nara sumber Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administarasi Negara (PKP2AIII LAN) Samarinda.
Karena itu lanjut Fathur, begitu mulianya misi yang dibawa kepala daerah, dan siapapun kepala daerahnya pasti akan menyusun visi dan misi luar basa, tetapi apa bila kapal itu keropos atau tidak pernah dipikirkan untuk ditangani, maka semulia apapun visi misi itu, tidak akan berguna.
“Kita akan kedodoran karena itu dengan menyusun road map 2017-2021 ini, kita akan menjadi atau apa yang akan kita lakukan. Yang paling penting memang harus dilakukan dan direncanakan,” kata Setda.
Jadi kasus –kasus yang biasa terjadi sebut Sekda Fathur Rahman, biasanya sudah ada dalam road map, namun jika hanya menjadi sesuatu yang disimpan di lemari dan tidak pernah dibaca atau tidak pernah secara tegas untuk diimplementasikan, maka tidak ada artinya.
“Melalui Bappeda ada dukungan anggaran dan ini perlu dikawal. Harus dipastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dalam road map dapat diperjuangkan setiapnya tahunya. Kalau tidak dilakukan, kita akan terlambat, dan saat ini kita sudah terlambat,” tandasnya.
Meskipun terlambat lanjut Sekda, dapat ditebus ke depan dan mudah-mudahan dengan memperhatikan road map ini, implementasi birokrasi di Paser dapat setara dengan birokrasi-birokrasi lain yang mampu mengemban visi-misi pemerintah daerah.
“Kita sudah banyak studi banding, baru–baru ini di Surabaya dan Banyuwangi. Disitu birokrasinya mampu mengemban misi dengan baik. Bahkan tanpa harus dengan biaya besar. Ini relevan dengan kondisi kita saat ini, sebagaimana yang disampaikan Bupati, dimana kondisi defisit atau kekurangan anggaran saat ini tidaklah menjadi sesuatu tempat kita berlindung bahwa kita tidak dapat melakukan sesuai karena keterbatasan anggaran,” ucap Sekda.
Dengan reformasi demokrasi tambah Sekda, apapun kondisinya harus tetap jalan karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya, tapi hanya memerlukan konsentrasi pemikiran, dan sedikit kemampuan kepemimpinan. “Jika itu bisa dilakukan, maka demokrasi akan jalan,” pesannya.(har-/humas)
Banner
