Asisten Umum Setda Paser Arif Rahman, saat memaparkan program prioritas Kabupaten Paser pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Plenary Hall Kompleks Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Senin (3/4).
SAMARINDA - Asisten Umum Sekretariat Daerah (Setda) Paser Arif Rahman menggambarkan perkembangan keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 untuk Kabupaten Paser akan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mantan kepala BPKAD Paser ini mengaku pesimis terhadap bantuan keuangan dari provinsi Kaltim tahun depan.
Hal ini disampaikan Arif Rahman usai mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Plenary Hall Kompleks Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Senin, (3/4) kemarin.
Sebelumnya dalam pemaparannya Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Zairin Zain masih berharap perkembangan, setelah penyampaian program pembangunan dari pemerintah kabupaten kota. "Setelah penyampaian pembangunan, kami berharap adanya perkembangan keuangan. Dimana dana bantuan keuangan (bankeu) di APBD 2018 Kaltim yang diperkirakan hanya Rp 224 miliar," terangnya.
Dalam kesempatan itu Pemerintah Provinsi Kaltim mengajak kabupaten dan kota untuk mencari sumber pendapatan terbaru untuk menopang anggaran daerah, terutama dari sektor tambang batubara.
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim juga berharap, adanya bantuan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. "Kami juga berharap dana bagi hasil akan diberikan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Jakarta, untuk menambah keuangan daerah," ungkapnya.
Untuk diketahui, APBD Kaltim tahun 2018 diperkirakan Rp 6,7 triliun. Sementara, kebutuhan belanja wajib dan mengikat Pemprov Kaltim tahun 2018 mendatang sekitar Rp 6,5 triliun. Rincian belanja wajib dan mengikat tersebut antara lain belanja pegawai Rp 2 triliun, kontrak tahun jamak Rp 1,5 triliun, dan pilkada sekitar Rp 355 miliar, bagi hasil pajak dengan kabupaten/kota Rp 1,6 triliun. Sisanya belanja fiskal 2018 hanya Rp 224 miliar yang dibagikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kabupaten/kota.
Oleh karena itu, penetapan skala prioritas program perlu dilakukan agar program kegiatan 2018 dimasing-masing kota/kabupaten lebih tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu pemprov Kaltim juga akan mencari sumber pendapatan baru, untuk menambah pendapatan daerah yang akan dibagikan ke sepuluh kabupaten dan kota. (AB07/ANC)
Banner
