Berita:DPRD Sampaikan 17 Poin Rekomendasi LKPj Bupati Tahun Anggaran 2020

Siaran Pers


TANA PASER- Bupati Paser dr Fahmi Fadli menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian    Keputusan DPRD tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna yang digelar DPRD, Jumat (30/4) di ruang Rapat Paripurna, juga dihadiri Wakil Bupati Sarifah Masitah Assegaf dan jajaran Forkopimda. 

Selain itu paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hendra Wahyudi, hadir pula para jajaran Pejabat di lingkungan Pemkab Paser, para Wakil Ketua dan anggota DPRD.

Sementara itu dalam rekomendasi DPRD yang dibacakan  Basri ada 17 poin yang disampaikan, yakni mengapresiasi capaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target yang telah ditetapkan, baik realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Mengapresiasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Paser yang telah melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka untuk membantu perekonomian masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.

DPRD Kabupaten Paser mendukung kebijakan Bupati Paser terkait Pengendalian Tenaga Honorer/PTT sesuai dengan Surat Edaran Bupati Paser Nomor 800/393/BKPSDM/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengendalian Tenaga Honorer/PTT.

Meminta kepada Bupati Paser agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser untuk lebih cermat dalam mengalokasikan Belanja Pegawai khususnya target anggaran untuk Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan PNS, sehingga kedepan tidak terjadi lagi Sisa Anggaran yang sangat besar pada pos belanja ini.

Kepada Bupati Paser agar memerintahkan Tim Penyusun Dokumen LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2020 untuk melakukan perbaikan terhadap Dokumen LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2020, khususnya terkait sistematika pelaporan, format penulisan dan substansi laporan, karena belum memberikan gambaran pembangunan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Paser sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan agar mempertimbangkan untuk menambah Komposisi Tim Penyusunan LKPJ dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan dokumen.

Terkait Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui sinergi Perangkat Daerah terkait untuk penegakkan Peraturan Daerah dimaksud dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk membangun Pos Khusus di daerah perbatasan Kabupaten Paser dalam rangka untuk penarikan PAD pada pelaku usaha pengangkutan Batu Gunung, dan lain sebagainya.

Pendapatan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perhubungan agar pajak yang diperoleh dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU), karena masih banyak wilayah di Kabupaten Paser baik di perkotaan maupun perdesaan yang belum memiliki LPJU, mengingat penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya terus meningkat.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser serta Bagian Hukum untuk mengajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pasar kepada DPRD Kabupaten Paser, dikarenakan masih banyaknya permasalahan permasalahan yang belum bisa diselesaikan.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengambil tindakan tegas terkait masih digunakannya pelabuhan bongkar muat perikanan di Pelabuhan Senaken yang digunakan untuk bongkar muat barang.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengambil tindakan tegas terkait masih digunakannya pelabuhan bongkar muat perikanan di Pelabuhar Senaken yang digunakan untuk bongkar muat barang.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk melakukan Penertiba retribusi parkir di Plaza Kandilo Tana Paser dan Pasar Penyembolum Senake dengan beralih menggunakan sistem e-Parking dan tidak lagi dikelola secara manual oleh pihak ketiga, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Tempat Parkir. 

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kesehatan un melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana puskesm yang mengalami kerusakan.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan penempatan tenaga Kesehatan di wilayah Perdesaan.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan kegiatan pada sekolah swasta, agar sebelumnya dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan calon sekolah swasta penerima manfaat, sehingga target kegiatan dapat dicapai.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan da Kebudayaan agar kedepan lebih teliti lagi dalam menentukan sekolah-sekolah calc penerima bantuan hibah, dimana masih ada sekolah swasta yang sudah mapa tetapi masih diberikan bantuan hibah, disisi lain masih banyak sekolah swasta yar masih memerlukan bantuan dan tidak memungut iuran Pendidikan dari muridnya tetapi tidak mendapatkan bantuan hibah. Disamping itu diharapkan Dina Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperhatikan sarana dan prasaran pendidikan khususnya di wilayah terpencil.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar kedepan tidak ada lagi kesalahan nomenklatur kegiatan dalam proses perencanaan, yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Perangkat Daerah terkait agar memberikan perhatian khusus terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser, mengingat masih banyaknya permasalahan tata ruang wilayah di Kabupaten Paser terutama masalah kawasan Cagar Alam, tapal batas antar kecamatan, serta tapal batas antar desa, termasuk didalamnya pelepasan hak pengguna lahan (HPL) Desa Jone, Desa Tepian Batang, Desa Tapis, dan Desa Padang Pengrapat, karena hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan, untuk menghindari konflik horisontal di masyarakat.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan pertanyaan Ketua DPRD apakah menerima LKPj Bupati tahun anggaran 2020 yang dijawab serentak kata “Setuju”, dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Paser tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2020 yang diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Paser. (humas)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1183 detik dengan memori 0.95MB.