TANA PASER - Sebagai upaya mencegah konflik sosial di Paser, Rabu (15/3) Bupati Yusriansyah Syarkawi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Acara yang berlangsung di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta Selatan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Dalam kaitannya dengan kegiatan ini, Bupati Yusriansyah Syarkawi mengaku sangat mendukung. Hal ini terbukti dengan adanya rapat secara komprehensif kominda (Komunitas Intelegen Daerah ) secara rutin diadakan minimal satu bulan, guna membahas isu-isu yang berpotensi terjadinya konflik.
Oleh karena itu bupati berpesan agar stakeholder terkait mampu berkoordinasi, mendeteksi dini serta memetakan berbagai potensi yang mempengaruhi ketidakamanan daerah. “Saya juga instruksikan instansi yang menangani pencegahan konflik agar bisa melakukan upaya tindak lanjut dari pertemuan hari ini,” kata Bupati merujuk pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Kabupaten Paser Syahdansyah melalui Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional Nelson Pasaribu yang saat itu turut mengikuti Rakornas ini menyampaikan bahwa tim terpadu penanganan konflik sosial selama ini telah melakukan koordinasi yang baik, baik itu mengenai masalah isidentil maupun koordinasi rutin oleh Kominda.
Terkait Kalimantan Timur sebagai peringkat kedua nasional dalam kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) tingkat provinsi tahun 2016 yang diumumkan pada rakornas ini juga menjadi motivasi lebih baik lagi ke depannya.
Selanjutnya, pada kesempatan itu, diadakan Penandatanganan Pedoman Kerja Atas Nota Kesepakatan antara Polri, dengan Kemdagri, Kemsos, Kemkes, Kemkominfo, Kem-PPA, TNI, dan BIN tentang Penghentian Kekerasan Fisik dan Perlindungan Korban dalam rangka penanganan konflik sosial.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, melalui pedoman kerja tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pola pikir dan pola tindak. Khususnya dalam melaksanakan kerjasama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial. “Terutama guna mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan fisik pascapelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017,” ucapnya. (EW)
Banner
