Berita:Bupati Fahmi: Kepala Desa Bertanggung Jawab Dalam Hampir Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Desa

Siaran Pers


TANA PASER- Bupati Paser dr Fahmi Fadli menegaskan, sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa merupakan pengambil keputusan sekaligus penanggungjawab setiap kebijakan di Desa. 

Ini kata Bupati Fahmi sesuai ketentuan maksimal 3 bulan setelah pelantikan, Kepala Desa harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu lima tahun, ditetapkan dengan peraturan desa (perdes), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program. 

“Penyusunan perancanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa yang melibatkan lembaga kemasyarakatan dengan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan berprinsip dasar pada pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan partisipasi,” ucapnya. 

Hal ini dikatakan Bupati Fahmi saat melantik dan mengambil sumpah 52 kepala desa dari delapan kecamatan hasil Pilkades serentah 2021  yang di gelar Gor Sadurengas Tapis, Kamis (24/06/2021).

Lebih lanjut Bupati mengatakan, dari RPJMDes tersebut Pemerintah Desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 tahun, dengan ketetapan Kepala Desa, yang memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pembiayaan. 

“Sebagai implementasinya yaitu APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan peraturan desa dan harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disipilin anggaran,” tandas Bupati.

Masih kata Fahmi, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah adannya fungsi kepemimpinan tersebut, karena dalam organisasi terdapat mekanisme koordinasi, pengendalian, penerapan aturan, pelaksanaan tugas dan hirarki. 

“Perpaduan semua mekanisme tersebut dapat berjalan karena adannya kepemimpinan.

Dalam implementasinya ditingkat  desa, fungsinya kepemimpinan dijalankan oleh Kepala Desa yang berarti bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa Kepala Desa bertanggung jawab dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat desa. sebagai pemimpin, Kepala Desa sangat menentukan sukses tindaknya atau maju mundurnya desa yang dipimpinnya.

Terpilihnya Saudara sebagai Kepala Desa mencerminkan besarnya harapan masyarakat akan adannya perubahan yang lebih baik,” ingatnya.

Oleh karena itu Bupati Fahmi berpesan dalam menjalankan kepemimpinannya kepala Desa dituntut untuk lebih visioner, kreatif dan inovatif. Sebagai Kepala Desa, saudara mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa. 

“Dengan kewenangan tersebut, Saudara semestinya bisa lebih kreatif untuk mewujudkan harapan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan bantuan Pemerintah. Maka dari itu tunjukan kepada masyarakat dedikasi peningkatan kinerja Saudara terutama dalam pelayanan,” ingatnya.

Dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pembangunan sebut Bupati, Kepala Desa dituntut untuk mampu menggali dan mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Selain kemampuan dalam mengelola potensi yang dimiliki, Kepala Desa juga harus mampu mensinergikan antara potensi dan program Pemerintah Desa dengan program Pemerintah yang diterima oleh desa. 

“Sinergitas ini diperlukan untuk menghindari adannya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu sinergitas diperlukan untuk menciptakan keadilan antara wilayah ditingkat desa,” tegasnya. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan tersebut, Bupati Fahmi menekankan  kepada para Kepala Desa dalam melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah seperti Raskin, ADD, bantuan keuangan, bantuan rumah dan lain-lain, diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti BPD, LSM, RW, RT dan komponen masyarakat lainya. 

“Keterlibatan masyarakat ini sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya sehingga beban Saudara sebagai penanggungjawab pembangunan di desa menjadi lebih ringan,” katanya

Selanjutnya dalam setiap pelaksanaan tugas dan program pembangunan, saudara harus berorientasi pada hukum dan aturan yang telah ditentukan. 

“Laksanakan semua program dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan. Amankan program tersebut dengan ketentuan. Amankan program tersebut dengan amanah. Hal ini diperlukan untuk terciptannya kebenaran secara hukum dan menciptakan keadilan bagi para pelaku pembangunan dan juga masyarakat,” pesan Bupati.

Selain itu  dalam pengelolaan pembangunan di desa, harus berorientasi pada hasil yang maksimal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan berorientasi pada hasil yang maksimal, maka Saudara tidak akan berfikir untuk mencari keuntungan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

Sebagai pemimpin kata Bupati masyarakat dalam melaksanakan tugas dan program pembangunan, Saudara harus berorientasi pada pengabdian. Orieintasi pengabdian perlu ditekankan karena selama ini masih ada Kepala Desa yang tidak mengerti bahwa dirinya dipilih oleh masyarakat sehingga kepentingan masyarakat banyak yang tidak terlayani.

“Dukung  dan tingkatkan peran PKK desa untuk menggali potensi perekonomian desa demi kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai aparat pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, salah satu tugas pokok Kepala Desa adalah pelayanan publik,” ucap Bupati. 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tandas Bupati Kepala Desa juga dituntut untuk bersikap adil kepada setiap orang tanpa memandang siapa dan apa kedudukan orang tersebut, atau jangan memandang apakah pendukung Saudara atau bukan. terpilihnya Saudara sebagai Kepala Desa memberikan harapan besar di masyarakat bahwa pelayanan yang mereka terima akan lebih baik dari sebelumnya. 

“Hal ini tidak terlepas dari kesan terhadap pelayanan publik selama ini yang digambarkan jauh dari efektif dan efesien.Demi terciptannya pelayanan publik sesuai harapan tersebut, maka harus dilandasi dengan dedikasi, loyalitas dan disiplin yang tinggi. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk diterapkan, mengingat saat ini masyarakat sangat kritis terhadap kinerja lembaga pemerintahan pada semua tingkatan,”tambahnya(humas)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1093 detik dengan memori 0.95MB.