Rapet kerja (Raker) Kehumasan 2019 di Sangata, Kutai Timur (Kutim), tanggal 8-10 Juli berjalan lancar dan sukses. Raker yang diikuti 10 humas kabupaten/kota di Provinsi Kaltim ini, menghasilkan beberapa rumusan yang diantaranya penunjukan penyelenggaran raker tahun mendatang.
Dari raker kehumasan di Kutim, direncanakan kota Bontang sebagai lokasi pelaksanaan raker tahun mendatang. Yang menarik, ada kesepakatan raker akan digabung antara Humas dengan bidang Protokol , dan diharapkan penggabungan ini dapat membuat komunikasi dan koordinasi antara protokol dan humas semakin solid.
Namun, dari 10 kabupaten/ kota di Kaltim, ada beberapa kabupaten yang telah mengalami perubahan kelembagaan, yakni Kabupaten Paser, Humas pada Bagian Pemerintahan, Subbagian Humas dan Kerjasama dan kalau tidak salah, Kabupaten Kutai Kertanegara berganti nama Bagian Protokol dan Komunikasi Publik.
Tidak ada keharusan humas kabupaten dan kota secara kelembagaan harus persis sama dengan Humas dan Protokol Provinsi serta kabupaten/kota, namun atas nama kemudahan dalam koordinasi, perlu ada upaya untuk menyelaraskan kembali lembaga Humas dan Protokol.
Tak terpisahkan, peran Humas peningkatan hubungan pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat, maka mutu pelayanan kehumasan dan keprotokoleran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan dokumentasi merupakan tupoksi dari kehumasan dan protokol yang harus dilakukan secara professional.
Selanjutnya humas adalah bidang aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian yang baik, dalam upaya meningkatkan kerjasama yang positif antara suatu organisasi dengan public.
Selain itu humas adalah management pemerintah yang menjadi penghubung utama antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana humas harus menjadi pembangun citra, antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan public untuk mencapai kesejahteraan.
Sedangkan protokol juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya dari kehumahasan, dimana keprotokoleran harus memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik guna suksesnya suatu kegiatan.
Sesuai undang – undang pers, undang – undang keterbukaan informasi public dan undang – undang keprotokolan, maka kehumasan dan protocol melaksanakan fungsinya bersama dan baik untuk dapat memberikan melihat, mencermati dan menyikapi berbagai perubahan yang terjadi didalam pemerintahan maupun tuntutan dan dinamika didalam masyarakat.
Di Kabupaten Paser, sejak awal 2017 sampai saat ini Humas bergabung di Bagian Pemerintahan, dengan nama Subbagian Humas dan Kerja Sama. Di Bagian pemerintahan Setda Paser, dua Subbagian lainnya adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan (PUP) dan Penataan dan Batas Daerah (PBD). Tidak ada yang salah dengan hal ini, Kasubbag Humas dan Kerja Sama bersama stafnya yang berjumlah sembilan orang sangat bahagia bergabung dengan rekan-rekan kerja di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dan begitu juga sebaliknya.
Meski demikian, tuntutan agar kelembagaan dan nomenklatur Humas Paser bisa seiring dengan Humas Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di kadang mengemuka dalam interaksi dengan pihak-pihak atau instansi Pemerintah Kabupaten Paser yang sering berhubungan dengan Humas Paser.
Meskipun sudah dua tahun lebih bubar, nama Humas dan Protokol masih sering muncul pada surat-surat masuk dari Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Padahal Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah disampaikan secara tertulis kepada semua Perangkat Daerah, lembaga vertikal dan organisasi non pemerintah.
Seandainya ada jalan, dan diberikan pilihan, maka Humas Paser Paser ini akan memilih untuk bergabung dengan Protokol seperti pada tahun 2009 – 2016. Akan lebih baik lagi, jika disamakan dengan Humas Provinsi yang menangani tiga urusan, yaitu Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Protokol. (harmin/humas)
Banner
