Belajar Pinjaman Daerah ke PPU, DPRD Tabalong Mampir di Paser
TANA PASER – Ketua DPRD Kabupaten Tabalong H Darwin Awi bersama sejumlah anggota DPRD Tabalong dan Kabag Ekonomi dan SDA Tabalong Husin Ansari dalam perjalanannya ke kabupaten Penajam Paser Utara, menyempatkan diri mampir di Paser dan bertemu dengan sejumlah pejabat seperti Asisten Ekonomi Ina Rosana.
Kunjungan ini sejatinya adalah untuk menggali informasi tentang pengelolaan pinjaman daerah. Untuk itu pada pertemuan ini Pemkab Paser juga menghadirkan Bankaltimtara. Namun Pemkab Paser tidak bisa memberikan informasi sesuai yang diinginkan DPRD Tabalong karena belum pernah mengeluakan kebijakan terkait pinjaman.
Meski demikian, Ina Rosana yang memimpin pertemuan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ina menyampaikan bahwa Paser sangat terbantu dengan adanya Dana bagi Hasil atau DBH karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 17 persen dari APBD.
Ina juga mengatakan bahwa tidak adanya pinjaman dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser bukan hanya dalam level praktik, tapi juga dalam dokumen RPJMD. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Siti Nurjanah membenarkan hal ini. “Di dalam RPJMD Paser tahun 2016 – 2021 bersama revisinya kami juga tidak mencantumkan kebijakan pinjaman, baik di program maupun kegiatan,” kata Siti Nurjanah.
Selanjutnya Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Syahdani menambahkan bahwa pada tahun 2016 lalu, ketika Paser mengalami defisit keuangan karena pemotongan DBH sampai 501 miliar, Paser tidak melakukan peminjaman, melainkan hutang pihak ketiga tanpa bunga. “Meskipun sebenarnya waktu itu kita sempat mendapat tawaran dari Bankaltimtara untuk mendapatkan pinjaman,” kata Syahdani yang diamini Dewi Kartika Sari dari Bankaltimtara.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris Bapenda Wagimin bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Nur Asni, dan Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Rusmawati. Ada juga Bagian Pemerintahan dan Bagian Bina Ekonomi III Setda. (aks)