Berita:APBD Perubahan Kaltim Tahun 2017 Akhirnya Disetujui

Siaran Pers

Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak (kiri) dan Ketua DPRD H Syahrun usai pengesahan APBD-P 2017. (jaya/humasprov kaltim)  


Bertambah dari Rp 8,098 Triliun Menjadi Rp 8,82 Triliun

SAMARINDA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kaltim 2017 resmi ditetapkan DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-26 dengan agenda penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 antara DPRD dan Pemprov Kaltim dengan alokasi semula sebesar Rp 8,098 triliun bertambah Rp 722 miliar menjadi Rp 8,82 triliun.

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan pemprov yakin dengan penetapan tersebut diharapkan penyelenggaraan pembangunan berjalan baik. Pemprov Kaltim menyambut baik karena proses pembahasan, penilaian serta evaluasi Banggar DPRD terhadap Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, hingga pelaksanaan rapat paripurna, terlaksana dengan baik.

Pemerintah berpendapat, bahwa pembahasan atas berbagai substansi dari Rancangan KUPA PPAS yang telah disepakati merupakan hasil optimal yang bisa dicapai untuk dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2017. "Semoga dengan penetapan ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan maksimal," kata Awang Faroek Ishak di Gedung DPRD Kaltim, Kamis (14/9).

Sementara terkait anggaran pendapatan, direncanakan semula sebesar Rp8,098 triliun bertambah sebesar Rp110,83 milyar menjadi Rp8,209 triliun,  bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp3,987 triliun bertambah sebesar Rp180,13  miliar menjadi Rp4,167 triliun. Kemudian Dana Perimbangan semula sebesar  Rp 4,092 triliun berkurang sebesar Rp 77,18 miliar  menjadi Rp4,014 triliun.

Selain itu, Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp19,4 miliar bertambah sebesar Rp7,88 miliar menjadi Rp27,28 miliar. Begitu juga pada sisi belanja daerah semula sebesar Rp8,098 triliun menjadi sebesar Rp8,82 triliun sehingga bertambah sebesar Rp722 miliar untuk membiayai antara lain penyesuaian kekurangan gaji dan tunjangan PNS, bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota atas kurang salur Bagi Hasil Pajak tahun 2016, penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota atas  penyesuaian pendapatan pajak daerah tahun 2017, tambahan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan tambahan hibah diantaranya pembiayaan KPU, Bawaslu tahapan persiapan Pilkada 2018 serta pembayaran utang Pemerintah Provinsi.

Selain itu, APBD Perubahan dapat diprioritaskan untuk kegiatan tahun jamak, yaitu Bandara Samarinda Baru (Penanganan Penurunan Runway), Belanja BLUD atas Penerimaan Pembiayaan (Silpa BLUD Tahun 2016), pembayaran pengeluaran atas Keputusan Mahkamah Agung yang sudah Inkracht (Somber Balikpapan), pembayaran tunjangan guru/Bosnas, belanja operasional listrik, telpon dan air, belanja penunjang penerimaan retribusi, pelayanan langsung pada masyarakat serta belanja langsung SKPD yang mendesak.  

"Kami percaya bahwa kerjasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah terjalin selama ini, merupakan modal dasar kita bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim secara berkelanjutan," kata Awang. 

Karena itu, pemerintah sangat berharap, agar sinergi ini akan lebih baik dan lebih erat di waktu-waktu mendatang, demi kepentingan pelaksanaan pembangunan sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih baik  menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim yang bermartabat.  (hum-anc/jay/sul/ri/humasprov)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1431 detik dengan memori 0.95MB.