Berita:26 Perusahaan MoU CSR Tahun 2018

Siaran Pers

Wabup: Yang Mereka Tidak Tahu,

Sebesar apa Pengorbanan Perusahaan

 TANA PASER-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Corporate Social Responsbility (CSR) tahun 2018  bersama   perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Paser, Rabu (29/8).

Yang menarik,d ari 272 perusahaan yang terdaftara dalam forum CSR, hanya 26 perusahaan yang  siap  melakukanan penandatangan MoU. Selebihnya tak  hadir   atau tak ada keterangan. Dari 26 perusahaan tersebut, hanya 3 perusahaan yang  lengkap berkas  yang  dihadiri langsung penentu kebijakan. Selebihnya hanya diwakili staf  perusahaan.

          Penadatanganan MoU CSR dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati  meliputi sektor pertambangan, perkebunan, Perbankan, Hotel dan Restoran , Inspratrktur dan bangunan , telekomunikasi dan  air bersih, disaksikan oleh Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah,Ketua DPRD Paser H Kaharuddin, Sekda Paser AS Fathur Rahman, Ketua Forum CSR Suriyanto  serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Paser.

          Wabup HM Mardikansyah dalam sambutannya menegaskan, salah satu esensi dari CSR adalah menunjukkan bakti kepada masyarakat, lingkungan dan keadaan sosial. Dalam kaitan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Paser memastikan lagi tentang pentingnya asas transparansi sehingga masyarakat Paser dapat mengetahui tentang segala aktifitas yang berkaitan dengan program CSR.

“Masyarakat sudah tahu, apa yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan, dan di mana pelaksanaannya, serta dampaknya bagaimana kepada mereka. Yang mereka tidak tahu, sebesar apa pengorbanan perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat itu,” kata Wabup.

Karena itu lanjut Mardikansyah, sudah saatnya kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Paser dan pimpinan perusahaan bisa membantu menjawab semua itu. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana perusahaan sebagai badan hukum bisa memilih dan memilah informasi mana yang bisa disampaikan kepada media dan mana yang harus dirahasiakan.

Para pimpinan  perusahaan tentu mengamati fenomena yang akhir-akhir ini muncul di media massa seiring sengan semakin mudahnya masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kita sering mendapatkan sorotan dari masyarakat terkait kebijakan penggunaan dana CSR yang sering dinilai tidak menyentuh sampai seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.

Keinginan dan tuntutan semacam ini tegas Wabup  tidak bisa dibiarkan, karena akan menimbulkan stigma negatif baik terhadap pemerintah, perusahaan, maupun bagi hubungan keduanya. Meski demikian, tentu saja kita tidak akan bisa memenuhi tuntutan itu secara otomatis, karena ada mekanisme penggunaan dana yang harus dilewati agar bisa tepat guna, tepat sasaran dan tepat anggaran.

Karena itulah saya mengajak aparat pemerintah dan karyawan perusahaan, terutama pengguna media sosial, agar bisa bijak dalam menjawab setiap keluhan, kritik, dan masukan dari masyarakat. Ada yang harus dijawab karena memerlukan penjelasan dalam bentuk hak jawab, ada yang bisa dijawab jika memang memiliki data dan informasi yang cukup, dan ada juga yang cukup didiamkan hingga hilang ditelan waktu, karena kritik yang disampaikan juga hanya bersifat temporer, atau memancing sikap dan pendirian pemerintah,” kata Wabup.

 Wabup Mardikansyah berharap  Forum CSR, instansi pemerintah terkait dan perusahaan untuk selalu melakukan sinkronisasi anggaran antara APBD dan CSR, serta melakukan evaluasi secara berkala. (har-/humas)

 

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1110 detik dengan memori 0.95MB.