Berita:“Wacana Penerapan New Normal Masih Perlu Kajian”

Siaran Pers

TANA PASER-Pemerintah  kabupaten (Pemkab) Paser  hingga saat ini belum menerapkan new normal. Sebab, banyak syarat soal mekanisme penerapan era new normal.

Kewenangan penerapan new normal memang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda). Namun, sejumlah syarat harus terpenuhi sebelum kewenangan tersebut diberikan.

Ada syarat berdasarkan aspek epidemiologis dan sistem kesehatan. Diantaranya daerah  telah berhasil melakukan penurunan kasus setidaknya lebih dari 50 persen dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah itu dalam 3 minggu terakhir ini berturut-turut.

            Selanjutnya harus melihat kalau kasus itu masih ada, maka positive rate-nya paling tidak penambahan kasus positifnya rata-rata menurun dari 5 persen.

            Syarat selanjutnya  aspek sistem kesehatan, salah satunya jumlah pemakaian tempat tidur ICU dalam dua minggu terakhir terpenuhi atau penggunaan tempat tidur ICU dalam dua minggu terakhir.

Jika Pemda memutuskan untuk memberlakukan normal baru, maka harus dilakukan sosialisasi tentang keputusan pemda dan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam normal baru.

Namun, meskipun belum diterapkan tetapi protokol kesehatan di  Kabupaten Paser  tetap diperketat. Karena itu, Wabup Paser H Kaharuddin saat memberikan arahan dalam rapat Gugus Tugas Covid-19, Kamis (4/6) mengatakan, wacana  penerapan new normal atau tatanan hidup baru di daerahnya pasca pandemi Covid-19 masih perlu dilakukan kajian.

"New normal banyak sekali kajiannya. Tentu Pemerintah Kabupaten Paser juga tidak gegabah mengambil langkah menerapkan kebijakan new normal," kata  Kaharuddin dihadapan unsur Forkopimda, Ketua MUI,  Ketua FKUB, Kemenag serta unsur terkait.

Menurut wakil ketua I Gugus Tugas Covid -19 Paser ini, Pemkab Paser mencoba menyikapi arahan dari Pemerintah Pusat tentang bagaimana menanggulangi permasalahan pandemic Covid, namun roda perekonomian tetap dapat berjalan sesuai harapan.

“Berdasarkan informasi terakhir yang dirilis BNPB Indonesia, pada tanggal 3 Mei,  dari 102 daerah yang mendapatkan izin untuk new normal, hanya satu daerah di Kalimantan Timur  yakni Kabupaten Mahakam Ulu,” kata Wabup. 

            Karena itu lanjut mantan ketua DPRD Paser dua periode ini,  perlu menjadi referensi dalam melakukan kajian, apakah kemudian informasi dari BNPB ini bersifat mutlak, atau masih memerlukan masukan dari pemerintah kabupaten bersama gugus tugas, tentu disertai penyajian data dan fakta yang akurat.

Berbagai kebijakan  sebut Wabup telah dibuat pemerintah mulai dari Lockdown dan PSBB di beberapa daerah yang dianggap tingkat penularannya cukup signifikan. Namun disisi lain, Pemerintah juga memikirkan bagaimana cara menyelamatkan roda perekonomian karena jika melihat dan memperhatikan kondisi tiga bulan terakhir memang banyak masyarakat yang mengeluhkan turunnya penghasilan. 

"Semua itu dirasakan di semua sektor perekonomian, sehingga pemerintah mencoba menerapkan kebijakan tatanan kehidupan normal yang baru atau “new normal” dengan harapan roda perekonomian juga tetap bisa berjalan," ujar Kaharuddin.

Oleh karena itu, katanya untuk mengambil langkah penerapan new normal tentu memerlukan sosialisasi dan simulasi.Sehingga kedepan Paser sudah bisa  menerapkan new normal atau belum. (har-) 

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1537 detik dengan memori 1.04MB.