Berita:Wabup Kaharuddin Ikuti CSS Akkopsi di Banjarmasin

Siaran Pers

TANA PASER- Dalam rangka pencapaian target nasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 100 persen  akses air minum dan sanitasi, dan mendorong advokasi, promosi serta kampanye pembangunan sanitasi di Indonesia, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) mengggelar City Sanitation Summit (CSS) ke XIX Tahun 2019 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dari tanggal 23-25 September 2019.

Wabup Paser H Kaharuddin bergabung bersama Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang tergabung didalam AkkopsiAkkopsi adalah sebuah aliansi yang menguatkan komitmen dari Kepala Daerah yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan sanitasi permukiman di daerahnya masing-masing.

Kegiatan yang digelar di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas RI, Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro.  Turut hadir Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, Tri Dewi Virgianty, Direktur Pengembangan PLP Kementerian PUPR, Prasetyo, Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Jambi, Syarif Pasha.

Bambang Brodjonegoro menyampaikan, Indonesia masih berada di peringkat ketiga soal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). "Masih 10 persen penduduk Indonesia yang terbiasa BABS yang artinya lebih dari 25 juta warga Indonesia yang buang hajat sembarangan. Lebih baik sedikit dari India yang berada di posisi kedua," ujarnya.

Kondisi ini lanjutnya  tentu menjadi hambatan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mulai menjadikan sanitasi dan air minum sehat sebagai landasan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerinta menurutnya berusaha untuk memperbaiki akses layanan hunian layak aman dan terjangkau, termasuk pengentasan kawasan kumuh, pengelolaan sampah yang terpadu, akses air minum aman dan terjangkau, peningkatan akses sanitasi layak dan menghentikan perilaku BABS. "Di tengah masyarakat serta pengurangan air limbah tidak diolah, ulasnya.(har-/humas)

 

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.0900 detik dengan memori 2.78MB.