Berita:PKS APIP dan APH Ditandatangani, Pemkab. Paser komitmen berantas korupsi

Siaran Pers

PKS APIP dan APH Ditandatangani, Pemkab. Paser komitmen berantas korupsi



Samarinda - Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah menyambut baik pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini dijalankan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim (30/10). 

Melalui program ini, Fathur Rahman berharap dapat menjadi acuan bagi masing-masing Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Paser agar ke depan dapat bekerja lebih bersih, transparan dan akuntabel.

Selain itu, menurutnya penandatangan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya saat hadir mewakili Bupati pada acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI, Sri Wahyuningsih, Bupati/Walikota, Kajari dan Kapolres kabupaten/kota se-Kaltim, Forkompinda Kaltim, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Masih kata Fathur bahwa program reformasi birokrasi secara efektif diarahkan pada upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa termasuk memberantas praktik korupsi. 

“Selama ini berbagai program unggulan sudah dijalankan oleh Pemkab Paser yang juga sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu meliputi : membuat rencana aksi daerah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, secara konsisten menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal, dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan, serta secara konsisten menerapkan tiga pilar Good Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi publik,” jelas sekda yang juga pernah menjabat Asisten Pemerintahan Provinsi Kaltim ini. (mhi/man)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.2422 detik dengan memori 1.04MB.