Berita:Pemkab Rencana Bangun Rumah Susun dan Rumah Khusus melalui APBN

Siaran Pers

Pemkab Paser menghadiri Rakor Kerjasama Kelembagaan pembangunan rumah dengan Kementerian PUPR 


TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser akan menghadirkan rumah bagi warga dengan menggunakan dana bantuan dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemkab Paser dengan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere, Bintaro, Tangerang, Selasa (5/6).

Asisten II Setda bidang Ekonomi, Karoding P menyebutkan bahwa kondisi masyarakat Paser yang belum semuanya memiliki tempat tinggal yang layak membuat Pemerintah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat. Ditambah juga, memang Kementerian PUPR memiliki program pengadaan rumah melalui empat direktorat.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing Subdirektorat melakukan presentasi terkait program pengadaan rumah untuk daerah. Mulai dari ditjen Rumah Susun, lalu ditjen Rumah Khusus, kemudian ditjen Rumah Swadaya dan terakhir Subdit Rumah Umum dan Komersial. Sebagian dari program tersebut telah diusulkan oleh Pemkab Paser, dan saat ini masih menunggu kelengkapan administrasi.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) M Fauzy mengatakan bahwa jenis bantuan rumah yang diusulkan Paser melalui APBN saat ini untuk rumah susun adalah bantuan rumah susun untuk pegawai di Tanah Grogot, dan rumah susun untuk karyawan perusahaan di Batu Sopang.

“Untuk rumah khusus, kami usulkan untuk para nelayan di Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro. Pemerintah Desa sudah menyiapkan lahan sebesar 1 hektare untuk dibangunkan rumah sebanyak 50 unit,” jelas Fauzy.

ditjen rumah khusus memberikan waktu kepada Pemkab Paser agar menyampaikan proposal secepatnya, karena verifikasi teknis bantuan rumah khusus akan dilakukan oleh Kementerian PUPR pada Juli hingga Agustus 2018, untuk penerima bantuan rumah khusus tahun 2019.

Adapun untuk rumah swadaya dan rumah umum, Kementerian PUPR tetap membuka komunikasi. Jika menginginkan program ini maka Pemkab Paser diminta secara serius menyiapkan usulan sekaligus persyaratan administrasi seperti yang tertuang dalam aturan yang dibuat kementerian. Seperti ketersediaan lahan yang dibuktikan dengan sertifikat, IMB, data penghuni, data lahan, dan dokumen pendukung lainnya.

Selain Karoding dan Fauzi, pejabat Pemkab Paser lain yang hadir adalah Kepala Bagian Bina Ekonomi II Setda Inayatullah ,Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Mulyadi rahman, Kabid Perumahan DPKPP Juliansyah, serta Kasubbag Humas dan Kerja Sama Setda Abdul Kadir. (aks)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.3074 detik dengan memori 1.04MB.