Berita:Pemkab Paser Dukung Kemendagri Pengelolaan Informasi Publik & Antisipasi Hoaks

Siaran Pers

TANA PASER- Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Surat Edaran Nomor 555.4/3620/SJ tertanggal 9 Mei 2019 ini, berisi perihal pemberitahuan website dan media sosial resmi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sekaligus sebagai langkah antisipasi munculnya berita hoaks (berita bohong), maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya untuk menyajikan informasi mengenai program dan kebijakan secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik dengan cepat, tepat, dan akurat.

Berkenaan hal tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Drs. Hadi Prabowo, MM meminta kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, untuk menugaskan kepada pejabat yang membidangi kehumasan baik pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada Sekretariat Daerah.

Untuk menyebarluaskan alamat website dan media sosial Kementerian Dalam Negeri sebagai sumber informasi resmi sekaligus juga mem-follow akun tersebut.

Adapun alamat website dan media sosial Kementerian Dalam Negeri yang resmi yaitu untuk Website (www.kemendagri.go.id), Facebook (@Kemendagri_RI), Twitter (@Kemendagri), Instagram (@kemendagri) dan Youtube (Kemendagri RI).

Pemkab Paser melalui Kabag Pemerintahan Siti Makiyah menyatakan kesiapannya dan mendukung secara penuh terhadap kebijakan yang dibuat Kemendagri terkait perihal pengelolaan informasi publik melalui website maupun media sosial.

Selain itu menurut Makiyah didampingi Kasubag Humas dan Kerjasama Abdul Kadir,  ini juga dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi publik sekaligus sebagai langkah antisipasi munculnya berita hoaxs. Karena itulah tambahnya Kemendagri terus berupaya untuk menyajikan informasi mengenai program dan kebijakan secara lintas sekntor dan lintas daerah kepada publik dengan cepat, tepat dan akurat. (har-/humas)

 

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1181 detik dengan memori 2.78MB.