Berita:Parpol di Paser Ikuti Bimtek Bantuan Keuangan

Siaran Pers

TANA PASER- Salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Paser melalui Kantor Kesbangpol menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol di Kabupaten Paser, yang bertempat di Ruang Rapat Sadurengas, (18/9).
            Dalam kesempatan itu sebanyak 20 peserta yang mengikuti Bimtek pengelolaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Paser di Kabupaten Paser antara lain Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
            Kepala Kesbangpol Paser Sahdansyah dalam kesempatan itu mengatakan pelaksanaan Bimtek akan dilaksanakan selama dua hari, yakni Senin – Selasa, 18-19 September 2017. Ia berharap dengan dilaksanakannya Bimtek tersebut peserta dapat memahami regulasi pemerintah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2015.
            “Jadi DPD atau DPC partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Karena secara umum masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dalam hal keterlambatan penyelesaian laporan pertanggung jawaban dari DPD/DPC partai politik,” ungkap Sahdansyah.
            Kegiatan ini secara resmi dibuka Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah“Pemerintah menyadari, keputusan politik menjadi pedoman sekaligus menjadi rambu-rambu dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi birokrasi pemerintah namun juga terhadap partai politik khususnya sekretariat dan administrasi keuangan” ujar Mardikansyah.
            Lebih lanjut, mantan ketua DPRD Paser ini mengatakan yang memiliki keterwakilan di DPRD perlu pendanaan untuk menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi dan disampaikan melalui jalur-jalurnya meskipun pemerintah bukan satu-satunya sumber dana. Karena bantuan ini merupakan uang rakyat diperlukan pedoman agar tepat peruntukannya. Bantuan tiap tahun ini memerlukan pertanggung jawaban.
 “Ini (laporan keuangan) harus tepat waktu karena sering kali (molor) dari jadwal, sehingga tidak jarang menjadi temuan pemeriksa,” Tambah Mardikansyah.
          Turut hadir dalam pembukaan Bimtek tersebut, Ketua DPRD Paser H Kaharuddin SE, serta Narasumber dari unsur-unsur Bidang Auditor BPK RI Dan Inspektorat Kabupaten Paser, Bidang Politik dalam negeri pada Kesbangpol Kabupaten Paser dan KPUD Paser.  (hum-man)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1142 detik dengan memori 2.8MB.