Berita:Musrenbang di Kecamatan Tanjung Harapan, Bupati Minta Kepala Desa Pro Aktif Konsultasi

Siaran Pers

TANA PASER- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 10 kecamatan oleh Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi bersama Wabup HM Mardikansyah dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Paser, Rabu (7/2) giliran Kecamatan Tanjung Harapan.

 Musrenbang tahun  2017  di kecamatan  yang kaya potensi hasil perikanan yang dipimpin Camat Noor Asikin  ini,  digelar di Desa Lori lebih didominasi kehadiran  para pimpinan SKPD, kepala Kantor dan Badan  serta Kabag di lingkungan Pemkab Paser.

Hal itu terlihat dari peserta Musrenbang yang digelar di aula Desa Lori itu,  lebih banyak  jajaran dinas, kantor, badan serta bagian. Sementara, jajaran  Kecamatan Tanjung Harapan, hanya dihadiri  7 orang kepala desa dan  unsur pemerintahaan desa seperti ketua BPD dan  ketua LPM  serta beberapa  tokoh masyarakat setempat.

Musrenbang yang juga dihadiri Kepala Bank Kaltim Cabang Tana Paser,  Kapolsek Tanjung Harapan dan dipimpin Kepala Bappeda  IG Putu Suantara, berdasarkan hasil Musrenbang tingkat desa yang diusulakan ke kecamatan tahun  anggaran 2018,  langsung masuk sesi tanggapan oleh istansi terkait berdasarkan draf usulan yang disampaikan masing-masing desa.

Dari usulan 7 desa, yakni  desa Tanjung Aru, Selengot, Labungkallo, Lori, Keladen, Random dan desa Senipah,  dari 122  usulan  lebih didominasi sektor perikanan, seperti permohonan perahu  tangkap ikan lengkap dengan mesin, pengadaan tangkap ikan dan udang,  rehab tambak dan  pembangunan tempat pengeringan ikan.  Sisanya adalah pembangunan jalan desa dan pemeliharaan jalan Lori serta Tanjung Harapan, sarana kesehatan seperti rehab pusban dan pengadaan mobil ambulan.

Selain itu, juga ada  usulan pembangunan rumah layak huni, lampu jalan PLTS  dan usulan pengadaan tandon, fasilitas pendidikan seperti rehab gedung sekolah, pembangunan rumah dinas guru  dan  penempatan guru  sekolah. Yang  menarik, seperti desa Selengot, Keladen dan Senipah, mengusukan bibit kelapa sawit dan  hewan ternak sapi.

Menanggapi usulan  setelah mendapat tanggapan Kepala Dinas, baik  Bupati Yusriansyah Syarkawi maupun Wabup Mardikansyah menjelaskan, jika saat ini kondisi keuangan daerah mengalami penurunan akibat berkurangnya bagi hasil  yang di antaranya  berpengaruh terhadap alokasi pembangunan. Karena itu diharapkan, Kepala Desa untuk lebih proaktif konsultasi ke SKPD.

“Hanya usulan yang prioritas tertinggi  yang bisa kita realisasikan 2018 nanti. Kalau memang anggaran kita bertambah, tapi kalau masih anggaran daerah kita tetap Rp1,4 triliun , maka hanya usulan prioritas tinggi. Selain itu perlu pro aktif kita untuk  mendapatkan sumber anggaran baik dari  APBD  Provinsi maupun APBN,”  tegas Bupati. (har-)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1586 detik dengan memori 0.96MB.