Berita:Ini Kata Sekda Saat Membuka Musrenbang RKPD 2021

Siaran Pers

TANA PASER- Di tengah wabah corona atau Corona Virus Disease (COVID-19), Pemerintah Kabupaten Paser, Senin (30/3) tetap melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021 secara online.

Musrenbang 2020  yang dibuka oleh Sekda Paser Katsul Wijaya di ruang rapat Bappedalitbag  komplek perkantoran,  dilakukan dengan terbatas serta secara online melalui telekonferensi.

 

Musrenbang Kabupaten 2020  diselenggarakan secara offline dan online hal ini mengacu Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No :44D/2552/SJ tanggal 23 Maret 2020.

Sekda Katsul Wijaya saat membacakan sambutan Bupati mengatakan, kegiatan ini terasa berbeda karena situasi bangsa dan bahkan diseluruh dunia saat ini sedang dilanda wabah Covid 19 yang mengharuskan pemerintah membuat instruksi dan himbauan agar masyarakat menjaga jarak fisik atau “social distancing” dan meniadakan kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang atau keramaian.

          “Namun demikian, karena pentingnya agenda kegiatan ini, maka tetap harus dilaksanakan akan tetapi dilaksanakan dengan konsep menjaga ajarak aman,” kata Katsul.

Menurut Sekda, Musrenbang tahun 2021 ini adalah pleno dari Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan bulan Februari lalu, dan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan 11 Maret lalu.

 Ini merupakan salah satu tonggak sejarah dalam menetapkan kebijakan dasar untuk tahun 2021. Kegiatan ini penting untuk melakukan sinergitas, sinkronisasi, introspeksi dan re-organisasi, serta penetapan skala prioritas terhadap sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, sehingga ke depan tidak ada lagi ungkapan pengusulan yang sekian tahun tapi tidak juga diakomodir oleh Perangkat Daerah yang menangananinya,” ucap Katsul.

Banyaknya kepentingan yang mewarnai setiap tahapan Musrenbang kata Katsul mulai dari Desa hingga Kabupaten,  kehendak masyarakat untuk membangun Kabupaten Paser ini sebenarnya sangat besar. Bahkan dengan berbagai cara, dilakukan agar kehendak untuk membangun ini terlaksana.

“ Di satu sisi, ini merupakan hal yang sangat baik, di sisi lain kita juga harus menyadari apakah keinginan itu telah diimbangi dengan adanya kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa tidak dapat ditentukan hanya oleh adanya suatu keinginan apalagi oleh keinginan dari pihak-pihak tertentu, namun sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait, yang dikenal dengan istilah pemangku kepentingan,” jelasnya.

Komitmen semua pemangku kepentingan lanjut Sekda  adalah kunci keberhasilan suatu program, dan diyakini pula bahwa besarnya komitmen ini tergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

“Instansi Pemerintah Kabupaten Paser harus meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dalam melakukan kegiatan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan sampai pedalaman dan pesisir, sehingga dampak dari kebijakan pemerintah dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat secara komprehensif,” tandasnya.

          Selanjutnya Sekda berpesan agar berbagai capaian pembangunan pada tahun 2019 lalu bisa dipertahankan dan bahkan seharusnya dapat dijadikan tolak ukur agar tahun ini serapan anggaran terhadap realisasi pembangunan bisa lebih optimal dan tepat sasaran.

“Selain itu agar teruslah ciptakan kerja cerdas, kreatif dan giat untuk memaksimalkan potensi-potensi agar mendapatkan tambahan anggaran baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari pihak swasta,” katanya.

 Untuk itu Katsul mengharapkan partisipasi aktif semua pimpinan Perangkat Daerah untuk mendukung dan memberikan data-data teknis serta informasi pendukung lainnya yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan layak agar mendapatkan bantuan keuangan, baik dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa, maupun APBD Provinsi melalui bantuan provinsi dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi.

Hadirin sekalian.

“Kepada  seluruh Perangkat Daerah untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  dalam  melayani  masyarakat  sebagai  aparatur  yang  juga  abdi  masyarakat, kinerja pelayanan yang    diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat, merupakan standar yang menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah Daerah,” pesanya. (har-)

 

 

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1186 detik dengan memori 2.8MB.