Berita:Ikuti Rakor dengan Mendagri, Bupati Fahmi Harapkan Ada Peningkatan Sentuhan Pembangunan dari Pusat bagi Kabupaten Paser

Siaran Pers

Balikpapan - Semenjak di tetapkanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur oleh Persiden RI, berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan pemindahan IKN tersebut.

Salah satunya yaitu dengan menggelar Rapat Koordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang digelar di Balai Pertemuan kantor Walikota Balikpapan Kamis (17/2).

Mengingat situasi Pandemi yang akhir-akhir meningkat status penyebarannya, maka kegiatan dilaksanakan terbatas, secara Luring dan daring guna mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid 19.

Meski demikian acara ini tetap berlangsung hikmat dan diikuti antusias oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim serta para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD kabupaten/kota se Kalimantan Timur.

Dalam jumpa pers, Tito mengatakan kedatangannya kali ini untuk koordinasi terkait Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan IKN di Kaltim karena statusnya yang khusus, sama halnya dengan provinsi lainnya seperti Jogjakarta, Aceh dan Papua.

“maka disini Kaltim mempunyai kekhususan terkait persiapan Pembangunan IKN,  dan untuk Pimpinan Provinsi akan di tunjuk oleh Presiden sebagai Kepala kawasan Otorita yang tugasnya mengatur pembangunan infrastuktur IKN,” terang mantan Kapolri tersebut.

Kemudian ia menjelaskan, termasuk melakukan operasionalisasi Pemerintah dan membina Masyarakat. 

"Pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan kawasan Ibu Kota Negara, maka kepala otorita ini di berikan kewenangan yg luas dan fleksibel sesuai  dengan undang-undang, untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara." tandas Tito.

Dalam kesempatan rakor tertutup ini, Bupati Fahmi menyampaikan harapannya, khususnya bagi Kabupaten Paser yang juga merupakan salah satu daerah penyangga agar mendapat perhatian sehingga bisa mengimbangi pembangunan IKN.

Diungkapnnya bahwa sebagai daerah penyangga, di Paser masih terdapat beberapa desa yang belum teraliri listrik dan termasuk jaringan telekomunikasi.

“Untuk itu, besar harapan kami pembangunan di Paser juga mendapat peningkatan sentuhan dari Pemerintah Pusat sehingga mampu beriringan dengan kemajuan pembangunan IKN ke depan," pungkas Fahmi.

Turut hadir bersama Bupati Fahmi, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi. (Humas)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1497 detik dengan memori 0.95MB.