TANA PASER- Dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Kaltim
tahun 2016 di Kabupaten Paser, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kaltim berkunjung
ke Paser, Kamis (27/4), yang bertempat
di ruang rapat telake Kantor Bupati. Dalam kesempatan itu bupati yang
berhalangan hadir diwakili Asisten Ekonomi Setkab Paser Karodding.
Turut hadir sejumlah pimpinan SKPD
antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah H Fauzy ST,
Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Ina Rosana, Kepala Bagian Bina Ekonomi 1 M
Yasin, Bappeda Joko Bawono, Asnawi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan
perwakilan anggota DPRD Paser H Hendrawan Saputra dan Abramsyah.
Acara yang dipimpin
Drs H Azhar Bahruddin MAp komisi I DPRD Kaltim itu menyampaikan kunjungan ke
Paser untuk melihat dan mendengar secara langsung realisasi maupun penyerapan beberapa
pembangunan yang anggarannya bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Kaltim
pada tahun 2016.
“Kami ingin
melihat secara langsung terkait bantuan provinsi yang telah disalurkan,”
ungkapnya.
Sementara Joko
Bawono Kabid Bappeda Paser mengatakan sebelumnya alokasi anggaran bankeu tahun
2016 untuk kabupaten paser sebesar Rp. 141.358.600.000 namun akibat defisit
terjadinya penundaan dan anggaran berkurang menjadi Rp.116.558.090.000 dan
kembali berkurang setelah adanya self blocking menjadi Rp. 83.954.715.000.
“Jadi setelah
hasil klarifikasi susuai hasil evaluasi terhadap defisit belanja pada apbd prov
kaltim tahun 2016, lalu dilakukan penundaan dan pemotongan dengan metode self
blocking terhadap bankeu provinsi kepada kabupaten mapun kota di kaltim,” jelas
joko.
Turut hadir dalam
rombongan DPRD Kaltim ketua komisi 1 Josep, Hj Sarifah Masitah Assegaf Komisi
III, Hermanto Kewot Komisi IV, H Sokhip Komisi IV, H Muspandii Komisi II, serta
Hj Sandra Puspa Dewi Komisi II.
Sementara Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Fauzy mengungkapkan bantuan provinsi
ke kabupaten sangat penting dalam mendukung pembangunan. Untuk itu, Pemkab Paser
akan terus mengusulkan tambahan anggaran kepada Pemprov Kaltim dalam mempercepat
pembangunan daerah.
“Bahkan beberapa
infrastruktur di daerah yang merupakan kewenangan provinsi juga banyak yang tak
pernah tersentuh seperti kondisi Jalan –
jalan yang merupakan menjadi tanggung jawab jalan nasional maupun jalan
provinsi diharapkan dapat mendapat perhatian serius dari Pemprov Kaltim,’ harap
Fauzy. (man)
Banner
