TANA
PASER- Upaya pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB)di seluruh Desa di kecamatan se Kabupaten Paser terus dilakukan jajaran Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPKBP3A) Paser.
Seperti Jumat (2/8), Sekda Paser Katsul
Wijaya bersama Wakil Bupati Paser terpilih H Kaharuddin mencanangkan satu kampung KB lagi, yakni di kawasan Desa Sangkuriman, Kecamatan Pasir
Belengkong yang diberinama Kampung KB Percontohan Kembang Renteng.
Sekda bersama Wakil Bupati terpilih meresmikan
langsung pencanangan tersebut secara simbolis ditandai peninjauan pelayanan KB
bersama Kepala Dinas PPKBP3A Siti Hadijah, mewakili Kepala BKKBN Provinsi
Kaltim, Ketua Pengadilan Tanah Grogot dan Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
serta yang mewakili Dandim 0904 TNG.
Selain itu juga
hadir Asisten Kesra Bachtiar Efendi,
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi I Dewa Made Sudarsana, jajaran Camat se-
Kabupaten Paser serta Kabag Pemerintahan
Setda Paser dan tamu undangan lainnya.
Dengan diresmikannya
Desa Sangkuriman sebagai Kampung KB percontohan
di desa yang berjarak 5 kilometer dari kota Tana Paser, saat ini Kabupaten Paser
memiliki 21 kampung KB yang tersebar di beberapa kecamatan.
Sekda Paser Katsul Wijaya dalam
sambutannya mengatakan, terbentuknya kampung KB percontohan Sangkuriman tidak
terlepas dari peran serta Kepala Desa dan para kader kesehatan juga penyuluh lapangan
KB, kelompok kerja teknis yang bertugas serta masyarakat yang ikut mendukung.
"Sebagai desa percontohan
tentunya harus siap menjadi pioner perubahan dan contoh pelaksanaan Kampung KB
yang terintegrasi dengan seluruh sektor lainnya," ujarnya.
Karena itu, Katsul yang mewakili Bupati berharap Desa Sangkuriman tidak hanya jadi percontohan Kampung KB, akan
tetapi juga dengan sistem pemerintahannya dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
“ Kampung KB tidak hanya fokus pada
permasalahan ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakatnya agar
berperan nyata dalam pembangunan, sehingga terjadi peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Bagian lain, Sekda juga menjinggung kasus stunting yang
menurutnya harus ditangani secara
multi-sektor, melalui program perbaikan gizi ibu dan anak serta melaksanakan
pendekatan yaitu perbaikan gizi sensitif melalui ketersediaan air bersih,
ketahanan pangan dan gizi, KB, jaminan kesehatan masyarakat dan pengentasan
kemiskinan serta perbaikan gizi spesifik.
“Bagi para Kepala
Puskesmas, Pusban dan para petugas
kesehatan serta unsur kecamatan dan aparat desa agar mensosialisasikan stunting kepada
masyarakat baik secara langsung maupun melaui spanduk agar masyarakat
memahaminya,” ujar Sekda. (har-/humas)