Berita:Bupati Pimpin Upacara Hari Otda ke-22

Siaran Pers

Mendagri Ingatkan PNS Jaga Netralitas Selama Pilkada

 

TANA PASER- Dalam rangka peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ke -22 tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 25 April 2016, Pemerintah Kabupaten Paser  menggelar upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Paser, Rabu (25/4).

          Upacara Otda  dengan Inspektur Upacara Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi yang  tahun ini mengusung tema ““Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis”, diikuti unsur pelajar, mahasiswa, Korpri serta TNI/Polri.

Upacara yang berlangsung khidmat  tersebut diikuti oleh  Wakil Bupati HM Mardikansyah, Ketua DPRD Paser H Kaharuddin, unsur forum koordinasi perangkat daerah, Sekda Paser AS Fathur Rahman serta unsur pimpinan organisasi perangkat daerah dan kabag di jajaran Pemkab Paser serta unsur undangan lainnya.

Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri mengatakan, dengan perjalanan otonomi daerah  saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis.

Selain menurutnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Terkait pada tahun 2018 akan  laksanakan  agenda politik nasional yaitu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 pada 27 Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Karenanya diingatkan, Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara  untuk menjaga netralitas selama Pilkada mendatang berlangsung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada Aparatur Sipil Negara yang coba- coba menjadi tim sukses calon kepala daerah, juru kampanye, memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tindakan tidak netral lainnya.

“Kepada para calon Kepala Daerah beserta pendukungnya, jadikanlah Pilkada ini kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang saling serang dan hujat. Perbedaan selama Pilkada adalah penguat bukan jadi alat pemecah belah,” tegasnya. (har/humas)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.1506 detik dengan memori 0.94MB.