Berita:Bahas KPBU, Bupati Paser Hadiri Breakfast Meeting Indonesia PPP Day 2017

Siaran Pers

TANA PASER – Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi menghadiri acara Breakfast Meeting Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2017 yang mengusung tema "A New Way, A New Opportunity" di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Turut hadir pula mendampingi Bupati Paser, Kepala Bappeda Paser I Gusti Putu Suantara.

Acara yang bersifat tertutup ini mempertemukan 30 pimpinan kepala daerah di Indonesia mulai dari Gubernur dan Walikota/Bupati yang selanjutnya akan menerima arahan dari Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Arahan tersebut terkait dengan program Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana program KPBU ini dilakukan terutama dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum terutama di daerah.

Mengawali pertemuan Sri Mulyani menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan Indonesia PPP Day 2017 adalah untuk mengajak serta meyakinkan pemerintah daerah agar mau memanfaatkan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur nasional maupun daerah. Skema KPBU menjadi alternatif untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang besar karena adanya keterbatasan APBN dalam penyediaan dana terangnya.

“Saat ini kebutuhan untuk membangun begitu sangat urgent dan sangat tingggi, namun resource juga terbatas, sumber dayanya terbatas, dan pada saat yang sama kita melihat kesempatan dimana private sector itu bisa membawa tidak hanya uang didalam rangka memecahkan masalah uang, tapi dia juga bisa memberikan juga masalah disiplin tata kelola dan juga disiplin didalam pengelolaan aspek keuangan dan ekonomi dari proyek yang ingin dikerjasamakan,” jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kesempatan skema KPBU ini untuk mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing dan tidak hanya bergantung dari alokasi dana APBN ke daerah seperti biasanya. Untuk tahap awal, pemerintah daerah dapat mulai belajar dari Kementerian PUPR yang dinilai berhasil mengoptimlkan skema KPBU.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Basuki (Menteri PUPR) karena beliau itu sekarang memaksa anak buahnya untuk berpikir bagaimana proyek ini tidak hanya menggunakan APBN. Kalau dulu semuanya kementerian-lembaga termasuk pemerintah daerah biasanya hanya tunggu dari APBN. Mendapatkan. Dan itu paling mudah, namun juga bisa menjadi lama dan bahkan tidak terjadi. Walaupun kita coba dengan multi years contract,” ungkapnya.

Selain itu, Kemenkeu juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah dari sisi bantuan teknis pelaksanaan KPBU, mulai dari perencanaan, governance, dan kinerja proyek yang akan dilakukan.

Disatu sisi, hadirnya Pemerintah Kabupaten Paser dalam pertemuan ini tidak lepas dari rencana proyek pembangunan Kawasan Industri Kelautan dan Perikanan Berbasis Inti Plasma (KIKP-BIP) yang menerapkan skema pendanaan KPBU. Proyek yang rencananya dibangun di Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan ini direncanakan sebagai Pusat Kawasan Industri Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Kalimantan Timur. (anc-humas)

Bagikan ke :

Banner

shadow

Berita Terkait

Dimuat dalam 0.0713 detik dengan memori 2.78MB.